Makassar || Matatajamjurnalis.Com — Skandal pelanggaran hukum oleh Gudang Mahameru di pusat kota Makassar makin mempermalukan wajah penegakan aturan di kota ini. Hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi A DPRD Kota Makassar bersama Dinas Perdagangan (Disdag) mengonfirmasi bahwa gudang tersebut tidak mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG) dan telah melanggar Perda serta Perwali.
Kepala Dinas Perdagangan, Arlin Ariesta, menjelaskan bahwa langkah administratif sudah ditempuh.
“Kami sudah bersurat resmi ke PTSP dan tembuskan ke Satpol PP. Jadi jangan bilang kami belum lakukan apa-apa. Sesuai aturan, rekomendasi penindakan ada di PTSP sebagai ketua satgas,” tegasnya, Kamis (14/5/2025).
Kepala Dinas PTSP Kota Makassar, Helmi, saat dikonfirmasi, membenarkan posisi PTSP sebagai koordinator dan berjanji segera menindaklanjuti.
“Iye, PTSP sebagai koordinator satgas. Iye, segera pak, ditindaklanjuti,” singkat Helmi, menunjukkan bahwa tanggung jawab eksekusi kini tinggal menunggu langkah dari Satpol PP dan Wali Kota.
Namun yang terjadi di lapangan sungguh ironi: Gudang Mahameru masih beroperasi. Aktivitas bongkar muat truk besar tetap berjalan seperti tidak ada hukum yang dilanggar.
LSM PAKAR (Pemuda Berkarya) yang sejak awal menyoroti kasus ini, mengecam keras pembiaran tersebut.
“Kalau Wali Kota diam, ini bisa dianggap sebagai pembiaran aktif. Jangan tunggu warga bergerak sendiri. Tutup Mahameru sekarang atau rakyat akan menilai sendiri siapa yang berpihak pada hukum dan siapa yang bermain di balik meja,” ujar Tenriwara, Ketua LSM PAKAR.
Warga sekitar pun mulai frustrasi.
“Kami di sini bukan menolak usaha, tapi tolong hormati aturan. Ini kota, bukan kawasan industri. Apa gunanya perda kalau dilanggar terang-terangan?” keluh seorang warga.
Pertanyaan besar kini bergema di publik:
Apakah Wali Kota Makassar akan membiarkan Mahameru menjadi simbol kelemahan hukum di jantung kota? Atau berani turun tangan dan bersihkan citra pemerintahan yang mulai tercoreng?
Redaksi: MTJ
