Makassar — Matatajamjurnalis.Com || Satu rekaman percakapan yang viral kini membuka kembali borok lama birokrasi pendidikan di Kota Makassar. Rekaman tersebut diduga kuat melibatkan seorang oknum Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan Kota Makassar dan seorang kepala sekolah, dengan muatan percakapan yang mengarah pada permintaan tertentu yang tidak pernah disebutkan secara terang, namun sarat makna transaksional.
Dalam rekaman itu, nama Dr. Syarif disebut secara gamblang. Ia terdengar mengatur pertemuan di Erlangga pada pukul 09.00 dan 10.00 pagi, sekaligus mengarahkan agar kepala sekolah membawa sesuatu yang telah disampaikan sebelumnya. Bahasa yang digunakan bukan bahasa administrasi, melainkan bahasa kekuasaan, kode halus yang lazim dipakai untuk menekan tanpa meninggalkan jejak tertulis.
Lebih jauh, pernyataan terkait pemberian kursi, meja, dan fasilitas lainnya, disertai keluhan “sudah lama menunggu”, menimbulkan pertanyaan serius: apakah jabatan dan fasilitas pendidikan sedang diperlakukan sebagai alat tawar-menawar? Jika benar, maka ini bukan lagi persoalan etika semata, melainkan indikasi penyalahgunaan wewenang yang sistemik.
Ironisnya, ketika publik menuntut penjelasan, para pihak yang namanya terseret justru memilih bungkam. Upaya konfirmasi kepada oknum Kabid yang diduga terlibat tak berbalas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar pun hingga kini tidak memberikan klarifikasi apa pun. Diam yang berkepanjangan ini justru menguatkan kecurigaan publik bahwa ada persoalan besar yang sedang ditutup rapat-rapat.
Sorotan keras datang dari LSM PAKAR (Pemuda Berkarya). Ketua LSM PAKAR, Tenriwara, menegaskan bahwa rekaman ini tidak boleh dipelintir sebagai isu liar atau konflik personal.
“Kalau seorang pejabat publik berbicara dengan bahasa kode dan meminta sesuatu dari kepala sekolah, itu bukan lagi urusan pribadi. Itu adalah dugaan kejahatan birokrasi. Negara tidak boleh kalah oleh oknum,” tegas Tenriwara.
Ia mendesak Inspektorat Kota Makassar segera turun langsung, memeriksa seluruh pihak yang terlibat, termasuk menelusuri aliran barang, fasilitas, maupun dugaan permintaan yang dimaksud dalam rekaman.
“Inspektorat harus bekerja terbuka. Jangan ada sandiwara pemeriksaan. Jika terbukti, copot dan proses secara hukum,” tambahnya.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Wali Kota Makassar. Appi sapaan Akrab orang nomor satu di kota Makassar ini dan Publik menunggu: apakah MUNAFRI (Appi) akan berdiri di pihak integritas, atau justru membiarkan dugaan praktik kotor ini menguap tanpa kejelasan.
Dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang paling steril dari praktik transaksional. Jika justru di sektor ini indikasi pemerasan dan penyalahgunaan jabatan dibiarkan, maka yang dirusak bukan hanya sistem, tetapi masa depan generasi Kota Makassar.
Matatajamjurnalis.com menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini. Rekaman sudah beredar, nama sudah disebut, publik sudah resah. Kini giliran negara membuktikan: hukum masih punya gigi, atau justru tumpul di hadapan kekuasaan.
Redaksi Media Matatajamjurnalis.Com Membuka Ruang Hak Klarifikasi kepada Instansi terkait untuk menjaga serta keberimbangan informasi yang kami sajikan.
Redaksi :MTJ
Sumber Berita: Berdasarkan Rekaman
Editor : Galang
