Gowa — Matatajamjurnalis.Com || Kepemimpinan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa resmi berganti. Burhan, S.ST., S.H., dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gowa yang baru oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, pada Kamis (15/10/2026).
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Baruga Adhyaksa Kejati Sulsel. Momentum tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penegasan tanggung jawab pejabat baru dalam menjalankan tugas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Gowa.
Pergantian pimpinan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Di balik jabatan yang diemban, terdapat tanggung jawab untuk menjaga marwah institusi, meningkatkan profesionalisme aparat, serta memastikan pelayanan hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pelantikan Burhan berlangsung di tengah tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Karena itu, kepemimpinan baru di Kejari Gowa diharapkan mampu menerjemahkan arahan pimpinan menjadi program kerja yang nyata.
Dalam arahan pelantikan yang menjadi perhatian, Kajati Sulsel menekankan lima aspek penting, yakni menjaga integritas dan marwah institusi, meningkatkan profesionalisme penegakan hukum, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, serta mendorong inovasi dan optimalisasi kinerja.
Kelima aspek tersebut menjadi fondasi penting bagi pimpinan baru untuk menggerakkan organisasi dan menjaga kualitas pelaksanaan tugas kejaksaan.
Integritas menjadi hal mendasar karena setiap kewenangan penegakan hukum harus dijalankan secara bertanggung jawab. Sementara itu, pengawasan internal diperlukan untuk memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai standar profesional dan aturan yang berlaku.
Di sisi pelayanan publik, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap pengaduan ditangani secara proporsional, setiap perkara diproses berdasarkan hukum, dan setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan.
Pergantian pimpinan Kejari Gowa membuka babak baru bagi institusi penegak hukum tersebut. Namun, tantangan sesungguhnya tidak berhenti pada pelantikan dan penyampaian komitmen.
Masyarakat tentu menantikan langkah konkret Burhan dalam membangun kinerja kelembagaan, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan penanganan perkara berlangsung secara profesional dan objektif.
Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi maupun penanganan perkara lainnya, independensi, kecermatan, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum harus tetap menjadi prinsip utama.
Setiap laporan atau dugaan pelanggaran hukum perlu ditelaah berdasarkan kewenangan, fakta, dan alat bukti yang tersedia. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya tegas, tetapi juga menjunjung kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah.
Kinerja pimpinan baru pada akhirnya akan dinilai dari konsistensi kebijakan, kualitas pelayanan, serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kabupaten Gowa membutuhkan institusi penegak hukum yang mampu menjalankan kewenangannya secara profesional sekaligus menjaga hubungan yang proporsional dengan seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi antarlembaga tetap diperlukan, tetapi harus berjalan dalam koridor hukum dan tidak mengurangi independensi penanganan perkara. Transparansi sesuai ketentuan serta komunikasi publik yang baik juga penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kinerja institusi.
Dengan dilantiknya Burhan sebagai Kajari Gowa yang baru, harapan terhadap penguatan integritas, peningkatan pelayanan hukum, dan konsistensi penegakan hukum kembali mengemuka.
Kini, publik menantikan bagaimana amanah tersebut diwujudkan dalam langkah kerja yang terukur dan berdampak bagi masyarakat Kabupaten Gowa.
Pergantian jabatan merupakan awal dari tanggung jawab baru. Adapun keberhasilan kepemimpinan akan ditentukan oleh kemampuan menjaga kepercayaan, menegakkan hukum secara adil, dan mempertahankan marwah institusi.
Redaksi : MTJ
Editor : Afghan