Gowa — Matatajamjurnalis.Com || Transparansi pelaksanaan pekerjaan fisik di wilayah Panciro, Dusun Kampung Parang, Kabupaten Gowa, mulai dipertanyakan. Pasalnya, aktivitas pekerjaan konstruksi yang terlihat menggunakan material batu gunung tersebut diduga belum dilengkapi papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya mengenai identitas kegiatan, sumber pembiayaan, besaran anggaran, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Berdasarkan dokumentasi lapangan, terlihat aktivitas pengerjaan konstruksi menggunakan material batu gunung, dengan kondisi galian dan pasangan batu yang sedang dikerjakan. Sejumlah material juga tampak ditumpuk di sekitar lokasi.
Namun, di tengah berlangsungnya aktivitas tersebut, papan informasi proyek yang semestinya dapat menjadi sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat tidak terlihat di lokasi saat dokumentasi dilakukan.
Saat dikonfirmasi di lokasi, seorang pekerja yang sedang mengangkut material batu gunung memberikan keterangan mengenai keberadaan papan informasi pekerjaan tersebut.
Menurut pengakuannya, papan anggaran sebelumnya berada di bawah dan telah dibawa pulang untuk diperbaiki.
“Papan anggaran ada di bawah, dibawa pulang untuk diperbaiki,” ungkap pekerja tersebut.
Lebih lanjut, pekerja itu juga menyebut bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung merupakan milik seseorang yang dikenal dengan nama Dg Lawa.
“Kerjaan tersebut milik Dg Lawa,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi awal yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab, hingga kini belum diketahui secara pasti apakah pekerjaan tersebut merupakan proyek pemerintah, kegiatan swakelola, atau pekerjaan yang bersumber dari anggaran pribadi.
Jika menggunakan anggaran pemerintah, maka informasi mengenai kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya harus dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
Dalam konteks pembangunan yang menggunakan anggaran negara, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari upaya mendorong pengawasan masyarakat terhadap penggunaan uang publik.
Informasi seperti nama kegiatan, sumber anggaran, nilai pekerjaan, instansi penanggung jawab, pelaksana kegiatan, serta jangka waktu pengerjaan merupakan informasi penting yang patut diketahui masyarakat sesuai ketentuan yang mengatur kegiatan tersebut.
Karena itu, alasan papan informasi dibawa pulang untuk diperbaiki perlu disertai penjelasan yang terang, termasuk kepastian pemasangan kembali papan tersebut di lokasi pekerjaan.
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada keterangan seorang pekerja. Pihak yang memiliki kewenangan atas pekerjaan tersebut perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.
Beberapa pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban antara lain:
- Apa nama kegiatan dan peruntukan pekerjaan tersebut?
- Apakah pekerjaan menggunakan APBN, APBD, Dana Desa, atau anggaran pribadi?
- Berapa nilai anggaran yang dialokasikan?
- Siapa instansi atau pihak pemberi pekerjaan?
- Siapa pelaksana resmi dan penanggung jawab teknisnya?
- Mengapa papan informasi tidak terlihat di lokasi saat pekerjaan berlangsung?
Matatajamjurnalis.Com menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Apabila pekerjaan tersebut menggunakan uang negara, maka transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Jangan sampai pembangunan berjalan, material terus didatangkan, tetapi informasi mengenai sumber anggaran dan penanggung jawab pekerjaan justru tidak diketahui publik.
Redaksi Matatajamjurnalis.Com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Dg Lawa maupun pihak terkait, termasuk pemerintah setempat dan instansi yang memiliki kewenangan atas pekerjaan tersebut.
Redaksi : MTJ
Editor : Galang

