Pare-Pare — Matatajamjurnalis.Com || Alokasi belanja makan dan minum Wali Kota Parepare dalam RAPBD 2026 mencapai Rp7,2 miliar. Angka ini naik sekitar Rp3 miliar dibanding tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp4,2 miliar. Kenaikan tersebut terjadi di tengah kebijakan pemerintah pusat yang mendorong efisiensi belanja daerah, khususnya pada pos seremonial dan konsumsi.
Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti melalui regulasi kementerian terkait menekankan pengurangan signifikan pada belanja yang bersifat non-prioritas. Namun dalam dokumen anggaran Parepare, pos konsumsi kepala daerah justru mengalami peningkatan.
Sejumlah pihak menilai kenaikan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi. Pertanyaan utama yang mengemuka berkisar pada peruntukan detail anggaran, frekuensi kegiatan, serta dasar perhitungan kebutuhan.
Sorotan juga muncul setelah adanya pernyataan dari Kepala Bappeda Parepare yang menyebutkan bahwa kegiatan rapat tetap dapat berjalan tanpa dukungan anggaran makan minum. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi alokasi dalam jumlah besar.
LSM PAKAR dan sejumlah elemen masyarakat meminta pemerintah kota menyampaikan rincian penggunaan anggaran secara komprehensif, sekaligus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang jelas.
Di sisi lain, pemerintah daerah sebelumnya menyatakan komitmen untuk menata belanja agar lebih efektif dan tidak sekadar memenuhi aspek administratif. Perkembangan dalam RAPBD 2026 kini menjadi perhatian publik untuk melihat sejauh mana komitmen tersebut diterapkan dalam praktik.
Keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas daerah.
Redaksi :MTJ
Editor : Galang
Sumber Berita:LSM Pakar
